Indonesia Kedepankan Mainstreaming Disabilitas dalam Agenda Pengurangan Risiko Bencana
By Admin
nusakini.com--Direktur Pengurangan Risiko Bencana BNPB, Raditya Jati mengungkapkan, dalam berbagai kerangka normatif dan implementasi di Indonesia, penyandang disabilitas merupakan aktor aktif dan esensial dalam implementasi agenda pengurangan risiko bencana. Hal itu disampaikan oleh Raditya dalam Side Events “Monitoring and reporting disability in Disaster Risk Reduction" yang diselenggarakan oleh Disability inclusive DRR Network di sela-sela penyelenggaraan Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction (AMCDRR) 2018 belum lama ini.
Selain melalui penguatan kerangka normatif, diantaranya melalui UU No.8/2016 tentang Disabilitas dan Peraturan Kepala BNPB No.14/2014 tentang Penanganan, Perlindungan, dan Partisipasi penyandang disabilitas dalam Penanggulangan Bencana, Pemerintah juga memberikan perhatian khusus terhadap upaya pemberdayaan penyandang disabilitas dalam PRB.
Saat ini Pemerintah sedang mengembangkan standarisasi sign language yang diharapkan dapat terlaksana satu tahun ke depan. Sign language yang dapat diterima di seluruh wilayah Indonesia dipandang memainkan peranan penting dalam memastikan akses informasi kepada penyandang tuna rungu dan tuna wicara, terutama terkait bencana. Demikian disampaikan Raditya.
Manajer Program DIDRR menyampaikan bahwa di sejumlah negara di Kawasan Asia, termasuk Bangladesh, Filipina, Vietnam, Myanmar, dan Indonesia, mainstreaming disabilitas dalam PRB telah mencapai beberapa kemajuan monumental. Diantaranya dapat diamati melalui meningkatnya partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam agenda PRB baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Selain itu, di Kawasan Asia akses terhadap informasi dan layanan bagi penyandang disabilitas dalam situasi bencana juga telah mengalami peningkatan yang berarti.
Namun demikian, di Kawasan Asia, termasuk di Indonesia, masih terdapat sejumlah tantangan dalam upaya mainstreaming disabilitas ke dalam PRB, antara lain: (i) Belum adanya disaggregated data, terutama data terkait penyandang disabilitas yang terkena dampak bencana di tingkat lokal; (ii) Belum terlaksana dengan baiknya kerangka monitoring untuk inklusi penyandang disabilitas dalam PRB; serta (iii) Keterwakilan dan kepemimpinan penyandang disabilitas dalam PRB yang masih minim.
Selanjutnya, dalam sesi diskusi interaktif, telah mengemuka sejumlah pandangan terkait upaya mengintegrasikan disabilitas dalam PRB di masa depan, diantaranya adalah: (i) Inklusi penyandang disabilitas dalam PRB perlu memperhatikan aspek-aspek spesifik, misalnya aspek kesehatan reproduksi dan seksual; (ii) Perlindungan anak penyandang disabilitas dalam situasi bencana; dan (iii) Pentingnya mengkoherensikan isu disabilitas dalam agenda PRB dan isu disabilitas dalam agenda pembangunan.
Lebih lanjut, peserta juga telah menyampaikan sejumlah rekomendasi dan harapan terhadap upaya mainstreaming isu disabilitas ke dalam isu PRB baik di tingkat regional dan global. Beberapa diantaranya meliputi: (i) Perlunya peningkatan partisipasi multi-stakeholders dalam monitoring mainstreaming disabilitas; (ii) simplifikasi mekanisme pelaporan, termasuk melalui penyusunan key questions untuk memudahkan assessment progress; (iii) Ditunjuknya satu focal point di tingkat nasional untuk mengkoordinasi monitoring implementasi; dan (iv) Pentingnya untuk memonitor implementasi kerja sama internasional di bidang DRR dan pembangunan yang selama ini berlangsung di tingkat global, termasuk dalam kerangka PBB.
Secara khusus, forum juga mengharapkan agar kepemimpinan Indonesia dalam isu disabilitas, terutama dengan terpilihnya Risnawati Utami sebagai salah satu anggota Committee on the Rights of Persons with Disability, dapat diperkuat, termasuk dalam mainstreaming isu disabilitas dalam isu PRB.
AMCDRR 2018 adalah pertemuan Tingkat Menteri di bidang kebencanaan yang dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun guna membahas dan mengevaluasi capaian negara-negara di Asia terhadap agenda PRB. Tahun ini, dilaksanakan di Ulaanbaatar, Mongolia, pertemuan dilaksanakan dengan mengangkat tema “Preventing Disaster Risk, Protecting Disaster Risk" dan dihadiri oleh ribuan peserta perwakilan Pemerintah maupun masyarakat madani yang berasal dari lebih dari 50 negara di Asia.(p/ab)